Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Hamzah angkat bicara mengenai peta koalisi pasca Pemilu Presiden 2019.
Menurut Fahri masih adanya tarik ulur partai pendukung Prabowo-Sandi masuk ke dalam pemerintahan, karena tidak memiliki konsep yang jelas mengenai oposisi dan koalisi.
"Tarik ulur itu karena ga punya konsep. jadi semuanya bagi yang di luar maupun yang di dalam itu engga punya konsep tentang apa itu oposisi dan apa itu koalisi dalam sistem presidensialisme. Engga ada yang ngerti tentang ini makanya bingung," kata Fahri di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Jumat, (5/7/2019).
Baca: Berikut Kronologi Lengkap Pembunuhan Bocah SD Dalam Bak Mandi di Kabupaten Bogor
Baca: Persib Benar-benar Diuji Ketika Persebaya Kehilangan 3 Pilar Utama
Baca: Laga Persebaya Vs Persib Jadi Ajang Pembuktian Dua Striker yang Masih Tumpul
Baca: 2.809 Jiwa Terdampak Kekeringan di Kabupaten Purbalingga
Menurut Fahri dalam negara dengan sistem presidensial maka otomatis bila parlemen merupakan oposisi. Presiden dipilih secara langsung sebagai eksekutif yang menjalankan roda pemerintah, dan anggota DPR juga dilih langsung sebagai legislatif yang memiliki tugas pengawasan.
"Maka di dalam presidensialisme itu tidak ada oposisi. tetapi dalam presidensialisme itu otomatis legislatif itu menjadi oposisi. gitu loh. nah ini poin poin menurut saya mereka itu ga paham," katanya.
Menurutnya juga tarik ulur yang terjadi bukan hanya karena tidak jelasnya konsep, melainkan juga karena ketidakpahaman terhadap konsep koalisi dan oposisi.
Contohnya menurut Fahri bila ada partai yang sebelum nya berada di luar koalisi pemerintah kemudian bergabung dan mendapatkan jatah satu kursi menteri.
Hanya karena jatah satu menteri tersebut, fraksi partainya di DPR tidak bisa mengkritik.
"(Padahal) akad dia dengan rakyat itu oposisi. Jadi dalam pemerintahan presidensil oposisi diciptakan oleh rakyat melalui pemilihan legislatif," pungkasnya.
http://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/05/kata-fahri-soal-tarik-ulur-pan-dan-demokrat-masuk-koalisi-pemerintah
No comments:
Post a Comment